BEKASI – Aroma pragmatisme dalam gerakan mahasiswa di Kabupaten Bekasi memicu reaksi keras. Hal ini menyusul beredarnya informasi terkait pertemuan kelompok mahasiswa Cipayung (PMII, HMI, GMNI) dengan Plt. Bupati Bekasi di sebuah hotel di Jababeka, yang diduga kuat membahas ploting jabatan pada lembaga Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Karno Jikar, yang juga merupakan aktivis PMII, menyatakan ketidaktujuannya secara terbuka. Ia menilai langkah tersebut telah mencederai marwah gerakan mahasiswa sebagai pengontrol kekuasaan.
Dalam pernyataannya, Sekretaris DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menyayangkan jika aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa beberapa waktu lalu ternyata berujung pada meja negosiasi kursi jabatan.
”Sangat disayangkan jika energi mahasiswa yang seharusnya digunakan untuk membela kepentingan rakyat, justru berakhir pada pembicaraan bagi-bagi kursi. Ini adalah preseden buruk bagi demokrasi di Bekasi. Jangan sampai idealisme mahasiswa ‘dilacurkan’ hanya demi posisi di lembaga bentukan pemerintah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa mahasiswa memiliki fungsi sebagai Social Control dan Agent of Change. Menurutnya, ketika mahasiswa mulai masuk ke dalam pusaran kekuasaan dengan cara yang transaksional, maka fungsi kritis mereka otomatis akan tumpul.
”Bagaimana mungkin rekan-rekan bisa kritis mengawasi kebijakan Pemkab jika kaki mereka sudah terikat dengan jabatan di dalamnya? Sebagai sesama aktivis PMII, saya merasa malu jika gerakan mahasiswa di Bekasi kini hanya dianggap sebagai alat ‘posisi tawar’ untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendesak agar kelompok mahasiswa yang terlibat dalam pertemuan tersebut memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa adalah aset yang paling berharga dan tidak boleh ditukar dengan materi atau posisi.
”Rakyat Bekasi butuh mahasiswa yang berteriak lantang di jalanan saat kebijakan tidak berpihak pada mereka, bukan mahasiswa yang sibuk lobi-lobi jabatan di hotel berbintang. Kembalilah ke khittah perjuangan. Jika ingin mengabdi di birokrasi, ikutilah prosedur yang ada, bukan dengan memanfaatkan bendera organisasi mahasiswa,” tutupnya. (BHI)
