Jayabakti — Aroma ketidaknetralan dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jayabakti kian menyengat. Sejumlah oknum aparatur desa, mulai dari perangkat desa, RT, kepala dusun hingga panitia Pilkades, kini menjadi sorotan publik setelah diduga terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon kepala desa.
Dugaan ini bukan sekadar isu liar. Informasi yang dihimpun dari warga menyebutkan adanya indikasi kuat keberpihakan yang ditunjukkan melalui sikap, tindakan, bahkan aktivitas di ruang publik. Salah satu yang mencolok adalah unggahan status WhatsApp yang diduga berisi dukungan terhadap kandidat tertentu oleh oknum Kasi Pemerintahan Hasyim Aryamin serta Kepala Dusun 3 Maat Sulanjana. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran etika dan mencederai prinsip netralitas aparatur.
Lebih jauh, keterlibatan oknum panitia Pilkades berinisial R juga turut disorot. Panitia yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan keadilan justru diduga ikut bermain dalam pusaran kepentingan. Jika benar, kondisi ini bukan hanya mencoreng proses demokrasi desa, tetapi juga membuka ruang terjadinya manipulasi tahapan Pilkades.
Sikap aparatur desa yang seharusnya berdiri di atas semua golongan kini dipertanyakan. Netralitas yang menjadi harga mati dalam setiap proses demokrasi justru tampak rapuh. Dugaan penyalahgunaan kewenangan ini dinilai berpotensi merugikan kandidat lain serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan yang seharusnya jujur dan adil.
Masyarakat pun angkat suara. Mereka mendesak pihak berwenang untuk tidak tutup mata dan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh serta klarifikasi secara transparan. Pembiaran terhadap dugaan pelanggaran ini hanya akan menjadi preseden buruk dan memperkuat anggapan bahwa demokrasi desa bisa dikendalikan oleh kepentingan tertentu.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkades Jayabakti. Netralitas bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama demokrasi. Warga berharap proses Pilkades tetap berjalan bersih, jujur, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat—bukan hasil dari permainan kekuasaan di balik layar. (Red)
