JAKARTA – Rencana ambisius pemerintah untuk mengimplementasikan program B50 (campuran 50% biodiesel sawit) mulai 1 Juli mendatang memicu perdebatan hangat. Meski digadang-gadang sebagai solusi ketergantungan impor solar, sejumlah pakar memperingatkan adanya risiko besar terhadap stabilitas fiskal dan pasokan domestik.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa kebijakan B50 bukanlah solusi jangka panjang yang ideal. CEO IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa mandat B40 sebenarnya jauh lebih optimal jika meninjau keseimbangan antara manfaat, biaya, dan beban fiskal negara.
Menurut Fabby, kebijakan B50 sebaiknya tidak bersifat permanen.
”B50 sebaiknya menjadi opsi darurat saja, misalnya saat harga minyak dunia melonjak di atas US$110 per barel,” ungkapnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (28/4).
Salah satu konsekuensi paling nyata dari B50 adalah penyusutan volume ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang diperkirakan mencapai 4 hingga 5 juta ton per tahun. Jika mulai diterapkan pada Juli ini, volume ekspor diprediksi langsung terpangkas separuhnya (2-2,5 juta ton).
Penurunan ekspor ini menciptakan efek domino :
1. Pendapatan Negara Menurun: Berkurangnya ekspor otomatis menggerus penerimaan negara.
2. Subsidi Terancam: Dana dari ekspor CPO adalah sumber utama bagi BPDPKS untuk mensubsidi program biodiesel itu sendiri.
3. Inflasi Pangan: Kenaikan permintaan CPO untuk bahan bakar berisiko mengganggu pasokan minyak goreng dan industri oleokimia domestik, yang berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.
Sebagai alternatif, IESR menyarankan pemerintah mulai melirik bahan baku non-CPO, seperti Minyak Goreng Bekas (Used Cooking Oil/UCO) dengan target pencampuran 5% pada 2027, serta pengembangan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) untuk sektor penerbangan.
Di sisi lain, Pemerintah tetap teguh pada pendiriannya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa B50 adalah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto demi memperkuat kedaulatan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Bahlil memastikan bahwa kesiapan teknis telah diuji coba selama hampir enam bulan terakhir pada berbagai sektor, mulai dari alat berat hingga transportasi laut.
“Per 1 Juli, implementasi B50 dimulai. Ini adalah langkah nyata kita mencari energi alternatif,” tegas Bahlil.
Pemerintah saat ini menjalankan tiga strategi utama untuk menjaga stabilitas energi nasional:
1. Optimalisasi lifting migas di dalam negeri.
2. Akselerasi Biodiesel (B50) untuk menekan impor solar.
-
Pengembangan Bioetanol (E20) sebagai substitusi bensin.
Meskipun menuai kritik terkait risiko pasar, pemerintah optimistis bahwa transisi menuju bioenergi adalah harga mati untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. (**)
