BEKASI – Netralitas aparatur pemerintah desa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah nama yang tercantum dalam struktur organisasi perangkat desa diduga kuat terlibat langsung dalam tim pemenangan salah satu calon petahana.
Berdasarkan baliho yang beredar luas di tengah masyarakat, ditemukan beberapa nama pejabat struktural desa mulai dari unsur Sekretariat Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), hingga Kepala Dusun (Kadus) diduga masuk dalam daftar tim kampanye. Hal ini memicu pertanyaan serius mengenai komitmen aparatur desa dalam menjaga integritas dan profesionalisme sebagai pelayan publik.
Kehadiran perangkat desa dalam lingkaran tim kampanye dinilai mencederai semangat Pilkades yang sehat dan berkeadilan. Salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya menyatakan keresahannya terhadap kondisi ini.
”Sebagai warga, kami mengharapkan adanya ruang kompetisi yang adil bagi seluruh calon. Jika perangkat desa yang dibiayai oleh negara secara terbuka menempatkan diri sebagai tim pemenangan, tentu ini menimbulkan kekhawatiran adanya penyalahgunaan wewenang dan fasilitas desa untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Secara normatif, netralitas perangkat desa telah diatur dalam undang-undang. Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan batasan bagi perangkat desa untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Ketentuan ini dibuat guna memastikan bahwa pelayanan publik tidak terdistorsi oleh kepentingan elektoral.
Pelanggaran terhadap aturan tersebut tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi desa. Sanksi bagi pelanggar netralitas pun tidak main-main, mulai dari teguran tertulis, tindakan administratif, hingga pemberhentian dari jabatan.
Kondisi di Desa Karang Bahagia kini menjadi ujian bagi pengawas Pilkades di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Publik menanti langkah nyata dan transparansi dari instansi terkait untuk melakukan penelusuran fakta di lapangan.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa Karang Bahagia belum memberikan pernyataan resmi terkait beredarnya dokumen struktur tim sukses tersebut. Warga berharap agar pihak berwenang segera melakukan audit dan klarifikasi guna memastikan proses demokrasi di Kabupaten Bekasi, khususnya di Karang Bahagia, berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. (**)
