KABUPATEN BEKASI – Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat Tim Hukum Merah Putih pada Senin (06/07/2026). Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum bertajuk “Bekasi Bersinar Dalam Implementasi Penyuluhan Hukum Kepada Seluruh Muspida dan Masyarakat Kabupaten Bekasi”.
Kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi terbaru terkait hukum acara, yang telah mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.
Dalam arahannya, dr. Asep Surya Atmaja menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Menurutnya, pemahaman yang seragam antara aparatur pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat krusial guna menghindari disinformasi serta kesalahan prosedur di lapangan.
“Penyuluhan ini bertujuan agar aparat dan masyarakat memahami implikasi penerapan hukum terbaru secara konsisten. Kami ingin mendorong penyelesaian masalah melalui pendekatan Restorative Justice yang humanis, berlandaskan nilai Pancasila, dan tidak selalu harus berakhir di pengadilan,” ujar Asep.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD Tim Hukum Merah Putih Jawa Barat, Dr. Weldy Jevis Saleh, SH, MH, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah menyosialisasikan transformasi paradigma pemidanaan nasional.
“Kami berupaya menggeser fokus dari keadilan retributif atau balas dendam, ke arah keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Hukum yang baru ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku,” ungkap Weldy.
Lebih lanjut, dr. Asep menambahkan bahwa kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Kabupaten Bekasi.
Audiensi tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus pusat dan daerah Tim Hukum Merah Putih, termasuk C. Suhadi, SH, MH (Ketua Umum), M. Kunang Intan, SH, MH (Sekjen), serta Dr. Edy Gozaly, SH, MH (Ketua Dewan Pembina). Rencananya, program penyuluhan hukum tersebut dijadwalkan akan diselenggarakan pada 27 Agustus 2026 mendatang. (EF)
