BEKASI – Proses Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) & SPMB di SMKN 2 Cikarang Barat tengah berada di titik nadir kepercayaan publik. Aroma kecurangan yang menyengat kini tercium kuat, diduga adanya praktik sistematis manipulasi jalur zonasi hingga penggunaan “sertifikat siluman” pada jalur prestasi akademik maupun non-akademik.
Praktik kotor ini disinyalir menjadi jalan pintas bagi oknum-oknum tertentu untuk merampas kursi pendidikan, menginjak-injak hak siswa yang selama bertahun-tahun berdarah-darah mengasah kemampuan demi meraih prestasi murni.
Ketua DPP ANKER (Aliansi Anti Korupsi Bersama Rakyat), Ade Gentong, mengecam keras bobroknya sistem seleksi di sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa penggunaan sertifikat palsu bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kejahatan intelektual yang merusak mentalitas generasi bangsa.
”Ini bukan lagi soal seleksi, ini adalah perampokan hak! Sertifikat ‘siluman’ itu lebih sakti daripada keringat siswa yang jujur. Jika cara masuk saja sudah menggunakan tipu daya, bagaimana kita bisa berharap mereka menjadi lulusan yang berintegritas?” ujar Ade Gentong dengan nada geram.
ANKER tidak akan tinggal diam melihat dunia pendidikan di Cikarang Barat dijadikan ladang permainan bagi oknum tak bertanggung jawab. Ade Gentong memberikan ultimatum tegas kepada pihak sekolah dan dinas terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dokumen peserta yang lolos seleksi.
Ia menegaskan bahwa timnya saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk menyeret kasus ini ke Ombudsman Republik Indonesia.
”Jangan bersembunyi di balik regulasi jika prosedur di lapangan berantakan. Kami punya data, dan kami siap mengadu ke Ombudsman agar borok ini dibedah tuntas. Kami tidak akan membiarkan hak anak bangsa dikorbankan demi kursi yang didapat dari hasil rekayasa dokumen,” tegasnya.
Ade Gentong menantang pihak SMKN 2 Cikarang Barat untuk membuktikan bahwa proses seleksi mereka memang bersih dan kredibel. Menurutnya, kejujuran tidak memerlukan rekayasa.
”Jika memang merasa tidak ada ‘permainan’, buktikan dengan transparansi data. Jangan sampai PPDB tahun ini tercatat dalam sejarah sebagai ajang perlombaan mencari celah, bukan perlombaan menunjukkan kompetensi,” pungkas Ade Gentong.
ANKER berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi mengembalikan marwah dunia pendidikan yang bersih dari praktik maladministrasi dan korupsi. (Red)
