CIKARANG UTARA – Lonjakan populasi di Kabupaten Bekasi yang kini mencapai 3,69 juta jiwa, diiringi dengan volume kendaraan bermotor yang menembus angka 1,6 juta unit, memicu keresahan warga terkait keselamatan lalu lintas. Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk segera merealisasikan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sejumlah titik padat arus kendaraan.
Kebutuhan akan fasilitas penyeberangan yang aman menjadi sorotan utama warga, mengingat risiko kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki, termasuk pelajar dan pekerja, semakin meningkat setiap harinya.
Jaelani, salah satu warga setempat, menegaskan bahwa pembangunan JPO bukan sekadar pelengkap infrastruktur, melainkan kebutuhan mendesak demi menjamin keselamatan publik.
“Pembuatan JPO sudah sangat krusial. Kita memerlukan akses fasilitas umum yang aman agar pejalan kaki tidak perlu was-was saat melintas. Selain melindungi nyawa warga, keberadaan JPO juga akan membantu kelancaran lalu lintas di kawasan-kawasan sibuk,” ujar Jaelani, Senin (13/07/2026).
Berdasarkan aspirasi warga, terdapat beberapa lokasi strategis yang dinilai sangat membutuhkan fasilitas JPO, di antaranya Kawasan Tambun (Area Gedung Juang), Depan Mapolsek Cikarang Barat,
Area Sentra Grosir Cikarang (SGC), Perempatan Lampu Merah Lemah Abang, dan Pasir Gombong.
Senada dengan Jaelani, Sri Haryati, warga Cikarang Barat, menyoroti urgensi pembangunan JPO khususnya di depan Mapolsek Cikarang Barat. Menurutnya, jalur tersebut merupakan akses utama yang setiap harinya dilintasi oleh para pelajar.
“Di depan Polsek Cikarang Barat itu sangat perlu segera dibangun JPO. Banyak anak-anak sekolah yang menyeberang di sana setiap hari. Kami berharap dinas terkait dan pihak kepolisian dapat memberikan perhatian serius agar segera ada tindak lanjut pembangunan demi keselamatan kita bersama,” harap Sri.
Warga berharap Pemkab Bekasi segera melakukan kajian teknis dan merealisasikan pembangunan JPO di titik-titik tersebut sebagai langkah konkret pemerintah dalam melindungi mobilitas masyarakat serta mewujudkan ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Bekasi. (**)
