BEKASI – Komitmen Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dalam mengawal hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap dugaan proyek pengurugan bermasalah di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, mulai dipertanyakan publik. Pasalnya, hingga kini belum terlihat adanya tindak lanjut yang konkret, sementara aktivitas proyek yang sebelumnya menjadi objek sidak dilaporkan kembali berjalan.
Padahal, saat sidak yang dilaksanakan pada Jumat (12/6/2026), Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menyampaikan akan menindaklanjuti temuan di lapangan melalui rapat kerja dengan memanggil dinas teknis maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut guna mengklarifikasi aspek legalitas, tata ruang, dan status lahannya.
Namun, lebih dari satu bulan berselang, rapat yang dijanjikan belum juga terlaksana.
Saat dikonfirmasi mengenai perkembangan tindak lanjut tersebut melalui WA, salah seorang anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Saiful Islam hanya menyampaikan singkat, “Kita atur jadwal dulu ya bang.”
Jawaban itu justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Di saat proses penjadwalan belum menunjukkan kepastian, aktivitas proyek di lapangan disebut telah kembali berlangsung.
Sampai kapan penjadwalan itu dilakukan? Apakah harus menunggu seluruh pekerjaan selesai baru pengawasan dijalankan? Pertanyaan tersebut kini menjadi sorotan berbagai kalangan yang berharap adanya kepastian terhadap hasil sidak yang telah dilakukan.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin atau Bang Opik, menilai lambannya tindak lanjut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan DPRD.
“Masyarakat tentu berharap sidak tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Yang ditunggu adalah tindak lanjutnya. Jika aktivitas proyek kembali berjalan sementara hasil sidak belum ditindaklanjuti, wajar apabila muncul penilaian publik bahwa pengawasan tersebut belum memberikan kepastian penyelesaian persoalan,” ujar Afifudin.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena itu, hasil sidak seharusnya diikuti langkah nyata berupa rapat kerja, pemanggilan pihak terkait, serta penyampaian rekomendasi secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganannya.
Afifudin menegaskan, persoalan ini bukan semata mengenai sebuah proyek, melainkan menyangkut kepastian hukum, perlindungan tata ruang, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan.
“Ketika dugaan persoalan yang telah disidak tidak segera ditindaklanjuti, masyarakat dapat mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan. Kondisi seperti ini juga berpotensi menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran terhadap aturan tidak akan mendapatkan respons yang tegas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila proyek tersebut benar berada pada kawasan yang memiliki perlindungan tata ruang maupun lahan pertanian, maka penyelesaiannya tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut kepentingan publik yang lebih luas.
Lebih lanjut, Afifudin berharap DPRD Kabupaten Bekasi segera menjadwalkan rapat yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik serta mengundang seluruh pihak terkait agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kunjungan lapangan, tetapi kepastian tindak lanjut. Fungsi pengawasan akan dinilai dari hasil akhirnya, bukan hanya dari pelaksanaan sidaknya,” tegasnya.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan mendorong agar seluruh proses penanganannya dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun persepsi negatif di tengah masyarakat. (Red)
