JAKARTA – Eskalasi persiapan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 mencapai puncaknya di tingkat elit. Pada Selasa pagi (28/4), jajaran pimpinan serikat pekerja menggelar audiensi strategis dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara. Pertemuan ini menjadi krusial sebagai jembatan aspirasi buruh sebelum aksi massa besar-besaran pada 1 Mei mendatang.
Delegasi dipimpin langsung oleh Said Iqbal (Presiden KSPI) dan Suparno (Presiden FSPMI), didampingi jajaran pengurus inti. Fokus utama pertemuan ini adalah mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi regulasi melalui UU Ketenagakerjaan yang baru.
Said Iqbal menekankan bahwa regulasi yang ada saat ini sudah tidak lagi relevan dengan dinamika industri modern. Menurutnya, buruh membutuhkan payung hukum yang mampu menjawab tantangan globalisasi tanpa mengabaikan aspek perlindungan.
”Pembaruan undang-undang harus mampu menjawab tantangan perubahan industri dan memberikan kepastian kerja yang nyata bagi buruh,” ujar Said Iqbal.
Senada dengan hal tersebut, Suparno menyoroti fenomena PHK yang menghantui sektor industri serta sistem kerja yang dinilai belum memberikan jaminan kesejahteraan yang layak.
Dalam audiensi tersebut, delegasi buruh menyerahkan dokumen berisi 11 tuntutan krusial yang akan disuarakan pada aksi May Day 2026. Berikut adalah poin-poin tersebut:
- Reformasi Hukum: Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru.
- Kesejahteraan (HOSTUM): Hapus sistem outsourcing dan tolak kebijakan upah murah.
- Ketahanan Industri: Hentikan ancaman PHK dan berikan proteksi pada industri nasional.
- Insentif Pajak: Hapus pengenaan pajak pada THR, bonus, JHT, dan dana pensiun.
- Penyelamatan Sektor Strategis: Selamatkan industri padat karya, khususnya Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta nikel.
- Regulasi Investasi: Moratorium pendirian pabrik baru pada sektor-sektor tertentu.
- Pemberantasan Korupsi: Desak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Status Kerja: Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap.
- Standar Global: Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
- Ekonomi Digital: Penurunan potongan tarif ojek online (ojol) maksimal sebesar 10%.
- Penyelesaian Sengketa: Revisi UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik masukan dari para pimpinan serikat pekerja. Beliau berkomitmen untuk mempelajari seluruh poin tuntutan tersebut secara mendalam dan berjanji akan membuka ruang dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan elemen buruh di masa mendatang.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif menuju perbaikan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Meski dialog telah dibuka, pimpinan serikat pekerja menegaskan bahwa aksi May Day 2026 akan tetap berjalan sesuai rencana sebagai bentuk perjuangan konstitusional demi kesejahteraan kaum pekerja di seluruh Indonesia. (**)
